Tugas Tambahan Guru Yang diakui Dapodik 2019

Blog guru-id akan share artikel tentang tugas atau Jam tambahan yang diakui dapodik 2019. Apa saja tugas tambahan tersebut ? insya allah akan admin bahas di postingan ini.

Banyak sekali pertanyaan terkait dengan tugas tambahan terbaru yang ditanyakan oleh rekan-rekan guru terkait dengan perubahan peraturan kemdikbud terbaru. Misalnya saja tentang tugas tambahan wali kelas pada dapodik, berapa jumlah wakasek yang diakui dapodik 2018, bagaimana ekuivalensi tugas tambahan guru, apakah tugas tambahan pembina pramuka,

Dan yang terpenting adalah membaca permendikbud nomor 15 tahun 2018 sehingga para guru tahu tugas tambahan untuk guru sertifikasi yang diakui pada aplikasi dapodik versi 2018. baca dibawah ini

  1. wali kelas;
  2. pembina Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
  3. pembina ekstrakurikuler;
  4. koordinator Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)/Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau koordinator Bursa Kerja Khusus (BKK) pada SMK;
  5. Guru piket;
  6. ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1);
  7. penilai kinerja Guru;
  8. pengurus organisasi/asosiasi profesi Guru; dan/atau
  9. tutor pada pendidikan jarak jauh pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sahabat guru-id, jika anda masih bingung mengenai apa saja Tugas Tambahan Yang diakui Dapodik 2018 Sesuai Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, maka pada posting kali ini admin blog guru-id akan membagikannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama dan berdasar info terbaru dari dirjen dikdasmen bahwa pada Aplikasi Dapodik 2018 telah disediakan menu/fitur untuk memfasilitasi penginputan atribut-atribut data PTK berserta data transaksionalnya menyangkut pembelajaran, tugas tambahan dan lain sebagainya. Menu dan fitur tersebut di desain dengan mengacu/mengikuti aturan yang berlaku, jadi aplikasi dapodik yang mengikuti aturan dan bukan yang membuat aturan. Untuk entitas data PTK khususnya menyangkut penghitungan/pengakuan jumlah jam mengajar (JJM), maka acuan yang digunakan adalah Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah. Jangan lupa


DOWNLOAD: Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018


gambar Tugas Tambahan Yang diakui Dapodik Sesuai Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017
  1. Kepala Sekolah (18 jam/40 orang siswa binaan)
  2. Narasumber nasional/Instruktur Nasional/Tim Pengembang/Mentor untuk guru Wakil Kepala Sekolah (12 Jam/80 orang siswa binaan) dengan ketentuan:

    a. SD Tidak ada wakil kepala Sekolah
    b. SMP Minimal 1 orang, maksimal 3 orang
    c. SMA/SMK minimal 3 orang maksimal 4 orang
  3. Kepala perpustakaan untuk jenjang SD, SMP, SMA/SMK (12 jam)
  4. Kepala Laboratorium/Bengkel untuk jenjang SMP dan SMA/SMK (12 jam)
  5. Untuk SMP 1 orang Kepala Laboratorium
  6. Untuk SMA sejumlah Program Perminatan/Program Keahlian yang ada di sekolah
Catatan

Pengangkatan Kepala Perpustakaan dan Kepala Laboratorium/bengkel harus mengacu pada standar prasarana dan prasarana dan atas persetujuan Kepala DInas Pendidikan kabupaten/kota/propinsi

Demikian share Tugas Tambahan Yang diakui Dapodik 2017 Sesuai Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017. Semoga bermanfaat

16 Responses to "Tugas Tambahan Guru Yang diakui Dapodik 2019"

  1. Sayang sekali tugas sebagai bendahara BOS untuk guru SD belum juga dijadikan sebagai tugas tambahan. Padahal pembuatan laporan pertanggungjawaban BOS sangat membutuhkan waktu. guru dan kepala sekolah yang mengerjakan LPJ BOS pasti akan dikerjakan di luar jam sekolah lagi.

    ReplyDelete
  2. Sayang sekalia, tugas sebagai bendahara BOS untuk guru SD belum juga dijadikan sebagai tugas tambahan. Padahal pembuatan LPJ BOS membutuhkan waktu tersendiri di luar jam pelajaran.

    ReplyDelete
  3. Sayang sekalia, tugas sebagai bendahara BOS untuk guru SD belum juga dijadikan sebagai tugas tambahan. Padahal pembuatan LPJ BOS membutuhkan waktu tersendiri di luar jam pelajaran.

    ReplyDelete
  4. Saya diberi amanah sebagai ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, saat di sekolah siswa sering memanfaatkan waktu istirahat untuk konsultasi ttg banyak hal khusus nya informasi pekerjaan dan profil berbagai perusahaan.
    Saat malam hari, siswa juga memanfaatkan media sosial untuk konsultasi ttg info lowongan kerja.

    Walau tidak diakui sebagai tugas tambahan yang setara 6 JP atau 12 JP... Alhamdulillah sy tetap semangat melayani siswa sepenuh hati.

    ReplyDelete
  5. SAYANG URUSAN KURIKULUM, KESISWAAN TIDAK DIAKUI

    ReplyDelete
  6. Tugas tambahan sebagai wali kelas dan koordinator kurikulum kabarnya belum bisa masuk atau diakui dapodik. Apakah benar ?

    ReplyDelete
  7. apakah sudah terbukti terbaca tugas tambahan wali kelas dan eskul, karena sejauh ini di sekolah saya belum terbaca atau belum di akui, di info gtk tidak muncul tugas tambahannya

    ReplyDelete
    Replies
    1. coba entrikan di dapodik versi 2019. saat ini sudah terbaca

      Delete
  8. mohon solusinya admin,,,sejak semester 2 tahun ajaran 2018/2019 ini dengan pembaruan aplikasi mulai dari versi C s/d E tugas tambahan yang sesuai dengan permendikbud diatas tidak terbaca di info gtk..

    ReplyDelete
    Replies
    1. tunggu saja masih proses dari admin simtun pusat

      Delete
    2. Walikelas di dapodik 2019 kebaca ga ya.. saya jam linier 22 masa sudah valid.. tp SKTP belom ada

      Delete
    3. kebaca coba cek di info gtk

      Delete
  9. Kapan bendahara bos diakui ekuivalensi dengan 12 jam? Mengingat tugasnya cukup berat dan paling banyak dibebankan pada guru di sekolah seyogyanya ada yang memperjuangkan agar bendahara bos bisa diakui senagai tugas 12 jam.

    ReplyDelete
  10. Mohon penjelasan tentang pembina ekstrakurekuler?
    Apakah 1 orang pembina saja dengan sebutan pembina ekstrakurekuler
    atau pembina ektrakurekuler tertentu di sekolah, seperti: pembina olahraga, pembina seni, pembina keagamaan, dll. Seperti halnya wali kelas; wali kelas X, wali kelas XI, wali kelas XII dst. Terima kasih.

    ReplyDelete
  11. Harusnya jam tambahan di sekolah bukan induk tidak dibatasi sampai 6 jam saja.krn sangat sulit utk mengukuhkan 24 jam kalo sekolah induk saja hanya 8 jam. Tolong pembuat aturan kehamilan situasi dan kondisi siswa di daerah pedesaan. Jgn cuma tau yg dikota saja. Lalu dibuat aturan yang sama rata.

    ReplyDelete

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel