Juknis BOS 2019 Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019

Daftar Isi

Juknis BOS Tahun 2019 sudah diterbitkan Pemerintah. Petunjuk teknis BOS saat ini tertuang di dalam lampiran permendikbud nomor 2 tahun 2019 yang terdiri dari 2 (dua) lampiran. Nah kedua lampiran inilah yang akan blog guru-if tuliskan di postingan ini.

Pertama salinan lampiran i peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler yaitu tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah reguler

A.       Tujuan Umum BOS Reguler

1.        Membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia Sekolah.

2.        Meringankan beban biaya operasi Sekolah bagi peserta didik pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

3.        Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.

B.       Tujuan Khusus BOS Reguler

1.        BOS Reguler pada SD dan SMP bertujuan untuk membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2.        BOS Reguler pada SMA dan SMK bertujuan untuk membebaskan pungutan dan/atau membantu tagihan biaya di SMA dan SMK bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu dalam rangka memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

3.        BOS Reguler pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB bertujuan untuk:

a.                            meningkatkan aksesibilitas belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; dan/atau

b.                 memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi peserta didik penyandang disabilitas yang orangtua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu pada SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB

baik     yang     diselenggarakan     masyarakat     maupun     yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

C.       Sasaran

Sasaran BOS Reguler yaitu Sekolah yang diselenggarakan oleh  Pemerintah Daerah atau masyarakat penyelenggara pendidikan yang telah terdata dalam Dapodik. Bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat telah memiliki izin operasional.

D.       Waktu Penyaluran

Penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap triwulan. Bagi wilayah dengan geografis yang sulit dijangkau penyaluran dana BOS Reguler dilakukan tiap semester.

E.       Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

1.        BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;

2.        penggunaan BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;

3.        pengelolaan BOS Reguler mengikutsertakan guru dan Komite Sekolah;

4.        pengelolaan BOS Reguler dengan menggunakan MBS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

a.                            mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan;

b.                           melakukan evaluasi tiap tahun; dan

c.                             menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan RKAS, dengan ketentuan:

1)        RKJM disusun tiap 4 (empat) tahun;

2)        RKJM, RKT, dan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri Sekolah;

3)        RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler; dan

4)        RKJM, RKT, dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Kedua, salinan lampiran ii peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah reguler mekanisme pengadaan barang/jasa di sekolah

Mekanisme PBJ Sekolah bertujuan untuk:

1.        mendorong transparansi PBJ Sekolah dengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja pendidikan yang bisa diakses pihak-pihak pemangku kepentingan;

2.        meningkatkan pertanggungjawaban belanja pendidikan, dengan pencatatan data PBJ Sekolah;

3.        melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab atas PBJ Sekolah;

4.        memperbaiki kualitas PBJ Sekolah melalui penyediaan data yang valid untuk keperluan perencanaan, penganggaran,  dan pengendalian realisasi anggaran;

5.        mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ Sekolah; dan

6.        mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh Sekolah, sehingga beban administrasi Sekolah bisa dikurangi.

B.       Prinsip dan Etika

PBJ    Sekolah    dilaksanakan    berdasarkan    prinsip    efektif,    efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

BAB II

PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH

A.        Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah PBJ Sekolah dilaksanakan oleh:

1.        Organisasi PBJ Sekolah, yang terdiri atas:

a.        kepala Sekolah;

b.        Bendahara BOS Reguler;

c.         tenaga administrasi Sekolah; dan

d.        guru.

2.        Penyedia.

Dalam melaksanakan PBJ Sekolah, pelaksana PBJ Sekolah wajib:

1.        melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan PBJ Sekolah;

2.        bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan PBJ Sekolah;

3.        tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

4.        menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kontrak/perjanjian;

5.        menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Sekolah;

6.        menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

7.        menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

8.        tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan/atau bentuk lainnya dari atau kepada pihak manapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan PBJ Sekolah.

B.       Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah

1.           Kepala Sekolah

Kepala Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut :

a.        menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah;

b.        menetapkan spesifikasi teknis;

c.         membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah;

d.        melakukan negosiasi teknis dan/atau harga kepada Pelaku Usaha;

e.         memilih dan menetapkan Penyedia;

f.          mengadakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia;

g.        melaksanakan pembelian langsung; dan

h.        menyetujui atau menolak permohonan pengalihan kewenangan dan tanggung jawab oleh Bendahara BOS Reguler kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

2.           Bendahara BOS Reguler

Bendahara BOS Reguler memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.            melaksanakan pembelian langsung;

b.           melaksanakan serah terima hasil pengadaan dan/atau membuat/menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan;

c.            melakukan pembayaran kepada Penyedia; dan

d.           mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru.

3.           Tenaga administrasi Sekolah

Tenaga administrasi Sekolah bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler.

4.           Guru

Guru bertanggung jawab untuk menerima baik seluruh maupun sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Bendahara BOS Reguler.

5.           Penyedia

Penyedia PBJ Sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a.         mengajukan penawaran PBJ Sekolah;

b.        melakukan pendaftaran sebagai Penyedia;

c.         menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi;

d.        memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah; dan

e.         menyerahkan hasil PBJ Sekolah.

BAB III

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI SEKOLAH

A.        Umum

1.        PBJ Sekolah bisa dilaksanakan secara daring atau luring;

2.        PBJ Sekolah secara daring, dilakukan melalui sistem PBJ Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian;

3.        apabila terdapat ketentuan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang mewajibkan pembelian secara elektronik (e-purchasing), maka pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya di Sekolah dilakukan melalui sistem katalog elektronik.

B.       Persiapan

1.        Spesifikasi Teknis

a.                            kepala Sekolah wajib menetapkan spesifikasi teknis untuk nilai pengadaan di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan

b.                           penetapan spesifikasi teknis mengacu pada RKAS.

Kepala Sekolah dapat menetapkan tim dan/atau tenaga ahli yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan spesifikasi teknis.

2.        Harga Perkiraan

Kepala Sekolah menetapkan harga perkiraan dengan tujuan untuk menilai kewajaran harga. Data dan/atau informasi yang dapat digunakan untuk penetapan harga perkiraan antara lain:

a.                            harga pasar setempat, yaitu harga barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya                                           di                           lokasi produksi/penyerahan/penyerahan, menjelang pelaksanaan PBJ Sekolah;

b.                           informasi yang dipublikasikan oleh instansi resmi Pemerintah Pusat dan/atau asosiasi;

c.                             perbandingan dengan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; dan/atau

d.                           informasi lain yang dapat dipertangungjawabkan.

Penetapan harga perkiraan dikecualikan untuk nilai PBJ Sekolah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau pengadaan barang/jasa dengan tarif resmi atau harga pasar.

Kepala Sekolah dapat menetapkan tim dan/atau tenaga ahli yang bertugas memberi masukan dalam penyusunan harga perkiraan.

C.       Pelaksanaan Pemilihan

1.        Penyedia

Penyedia memiliki ketentuan sebagai berikut:

a.                            diutamakan pelaku usaha mikro atau kecil; dan

b.                           memiliki Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP).

2.        Tata cara pemilihan

a.                            Kepala Sekolah atau Bendahara BOS Reguler melakukan pembelian langsung kepada Penyedia untuk PBJ  Sekolah dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b.                           PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dilakukan dengan cara:

1)   kepala Sekolah mengundang minimal 2 (dua) Pelaku Usaha untuk mengajukan penawaran sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan;

2)   kepala Sekolah melakukan pemilihan dan negosiasi dengan calon Penyedia. Apabila hanya terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha yang mengajukan penawaran, maka kepala Sekolah langsung melakukan negosiasi;

3)   kepala Sekolah menetapkan Penyedia. Apabila kepala Sekolah tidak menetapkan Penyedia, maka kepala Sekolah melakukan kembali proses pemilihan dan negosiasi; dan

4)   kepala Sekolah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) setelah kepala Sekolah menetapkan Penyedia.

c.                             PBJ Sekolah dengan nilai lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka PBJ Sekolah dilaksanakan melalui UKPBJ, dengan ketentuan sebagai berikut:

1)   kepala Sekolah menyusun spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2)   kepala Sekolah menetapkan harga perkiraan;

3)   kepala Sekolah melalui dinas pendidikan mengajukan surat permohonan kepada UKPBJ terdekat; dan

4)   Bendahara BOS Reguler menerima pekerjaan dari UKPBJ.

D.       Serah Terima

Serah terima PBJ Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

1.        setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam spesifikasi teknis, KAK, atau kontrak/perjanjian. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Bendahara BOS Reguler untuk penyerahan hasil PBJ Sekolah;

2.        sebelum pelaksanaan serah terima, Bendahara BOS Reguler melakukan pemeriksaan atas hasil PBJ Sekolah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil PBJ Sekolah, Bendahara BOS Reguler dapat dibantu oleh tenaga administrasi Sekolah dan/atau guru;

3.        Bendahara BOS Reguler dan Penyedia menandatangani BAST, apabila pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam dalam spesifikasi teknis, KAK, atau kontrak/perjanjian;

4.        Bendahara BOS Reguler meminta Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan PBJ Sekolah dalam jangka waktu yang disepakati, apabila pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian;

5.        Penyedia dikenakan denda 1/1000 (satu permil) per hari keterlambatan, apabila Penyedia tidak memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan dalam jangka waktu yang disepakati dalam kontrak/perjanjian; dan

6.        Bendahara BOS Reguler menyerahkan hasil PBJ Sekolah kepada kepala Sekolah, setelah penandatanganan BAST.

E.        Bukti

Bukti PBJ Sekolah merupakan dokumen pertangungjawaban dalam PBJ Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.        bukti pembelian seperti faktur, nota, dan bukti pembelian lain untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2.        kuitansi pembayaran untuk PBJ Sekolah dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

3.        Surat Perintah Kerja (SPK) untuk PBJ Sekol ah dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Untuk lebih jelasnya tentang juknis BOS 2019 bapak dan ibu guru bisa download file lengkap permendikbud nomor 3 tahun 2019,/p>

1.PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2019 PDF, UNDUH

1. LAMPIRAN 1 PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2019 PDF, UNDUH

1. LAMPIRAN 2 PERMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2019 PDF, UNDUH