Sahabat Pembaca, untuk memperjelas keputusan
pengangkatan calon, usul penetapan nomor induk,
format perjanjian kerja, keputusan pengangkatan, dan
surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Badan Kepegawaian Negara kembali melakukan revisi terkait dengan Juknis PPPK tahun 2021.
Baca juga : Jadwal seleksi dan materi Ujian Seleksi Guru PPPK 2021
👉1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
👉2. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi
kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan
perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,
seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan PPPK.
👉3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
👉4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
👉5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah.
👉6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan
lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga
nonstruktural.
👉7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi
dan perangkat daerah, kabupaten/kota yang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.
👉8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
👉9. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang.
👉10. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat
CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu
komputer yang digunakan untuk mendapatkan
lulusan yang memenuhi standar minimal
kompetensi.
👉11. Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau
Kesehatan Jiwa adalah pemeriksaan dan penilaian
kesehatan baik jasmani dan/atau rohani yang
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan
jiwa dengan persyaratan dalam jabatan pada
instansi pengadaan PPPK yang dilamar oleh peserta
seleksi.
👉(1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK paling
kurang terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi; dan
c. wawancara.
👉(2) Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan
PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik,
Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa dalam
pelaksanaan seleksi sesuai dengan persyaratan
jabatan pada Instansi Pemerintah.
Untuk lebih jelasnya silahkan download Juknis PPPK sesuai dengan
Peraturan BKN No 18 Tahun 2020
Semoga informasi yang dibagikan melalui postingan ini bermanfaat.
